Pansus Jelaskan Hasil Kajian 4 Raperda Inisiatif DPRD NTB

Pansus Jelaskan Hasil Kajian 4 Raperda Inisiatif DPRD NTBReviewed by adminon.This Is Article AboutPansus Jelaskan Hasil Kajian 4 Raperda Inisiatif DPRD NTBMataram (DetikNTB.Com),- Sebelumnya DPRD NTB telah membentuk empat Panitia Khusus (Pansus). Dibentuknya pansus itu tak lain guna membahas dan mengkaji empat (4) buah Raperda prakarsa DPRD NTB. DPRD Provinsi NTB menggelar Rapat Paripurna ke IV masa persidangan III Tahun 2019. Rapat yang dipimpin oleh Hj Baiq Isvie Rupaeda didampingi Wakil Ketua II, H Muzihir tersebut […]
Foto: Suasana rapat paripurna DPRD NTB (Ist)

Mataram (DetikNTB.Com),- Sebelumnya DPRD NTB telah membentuk empat Panitia Khusus (Pansus). Dibentuknya pansus itu tak lain guna membahas dan mengkaji empat (4) buah Raperda prakarsa DPRD NTB.

DPRD Provinsi NTB menggelar Rapat Paripurna ke IV masa persidangan III Tahun 2019. Rapat yang dipimpin oleh Hj Baiq Isvie Rupaeda didampingi Wakil Ketua II, H Muzihir tersebut merupakan paripurna terakhir di tahun ini.

Adapun penjelasan dari masing-masing Pansus sebagai berikut. Pertama dari Pansus I yang membahas tentang Raperda perlindungan dan pembinaan bahasa Indonesia, bahasa daerah dan sastra daerah, yang disampaikan oleh juru bicara Pansus I, Lalu Wirajaya, SH.

Disampaikan Wirajaya, setelah pansus satu melakukan kajian terhadap materi muatan Raperda, yakni lewat mekanisme uji publik, FGD dan studi banding serta konsultasi. Pansus satu menyimpulkan masih perlu dilakukan studi lanjutan terhadap beberapa muatan materi dalam Raperda tersebut untuk disempurnakan.

“Pansus akan segera melengkapi semua kekurangan materi dalam perda. Diketahui baru dua daerah yang sudah punya perda bahasa. Karena itu diperlukan studi banding lanjutan ke Sumatra Utara dan Bali, serta kantor bahasa untuk penyempurnaan materinya. Selain itu, masukan dari tokoh masyarakat, budayawan, dan akademisi masih diperlukan. Karena itu melalui rapat paripurna ini, pansus meminta perpanjangan waktu untuk pendalaman materi,” katanya.

Begitu pula dengan Pansus II yang membahas Raperda tentang pemberdayaan ekonomi kreatif, yang disampaikan oleh juru bicara Pansus II, H. Abdul Wahid. Dengan pertimbangan yang sama, bahwa materi muatan Raperda tersebut dipandang masih perlu dilakukan penyempurnaan dan pendalaman. Karena berdasarkan hasil pembahasan Pansus, masih banyak kekurangan-kekurangan yang ditemukan.

Salah satu yang disoroti yakni tentang harmonis pembentukan Raperda tersebut dengan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Pertaruan pembentukan perundang-undangan. Menurut penilaian Pansus masih terjadi tumpang tindih.
Selain itu juga yang cukup krusial dilakukan pendalaman yakni terkait dengan pembentukan lembaga non struktural yang akan menangani pengemban ekonomi kreatif tersebut yang diusulkan keanggotaan lembaga tersebut berisikan dari unsur pemerintah, dunia usaha dan pelaku ekonomi kreatif, asosiasi dan kalangan media massa.
“Berdasarkan hasil pembahasan pansus II, serta memperhatikan hasil kunjungan, maka rancangan perda tentang pembangunan ekonomi kreatif, dengan memperhatikan beberapa materi, maka perlu dilakukan kajian harmonisasai dan singkroonisasi lebih dalam. Karana itu kami juga meminta perpanjangan waktu pembahasan,” katanya.
Juru bicara Pansus III, R. Rahadian Suejono yang membahas Raperda tentang pencegahan kegiatan penangkapan ikan yang merusak lingkungan juga memutuskan untuk diberikan perpanjangan waktu pembahasan. Mengingat masih cukup banyak materi muatan Raperda yang perlu lagi dilakukan pendalaman.
Salah satunya disampaikan Rahadian yakni tentang perlunya dilakukan kajian yang mendalam tentang keberadaan SDM, seperti polisi khusus yang melakukan pengawasan saat ini diketahui masih yang sangat minim.  Kemudian terkait dengan pentingnya identifikasi jenis alat tangkap yang bisa merusak lingkungan serta jenis lingkungan yang dilindungi.
“Juga perlu kajian mendalam terkait dengan pembuatan bahan peledak ikan yang sekarang ini masih bebas diperjualbelikan. Kemudian perlu kajian tentang pemberian bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan. Berdasarkan kajian itu, maka pansus perlu melakukan kajian lebih dalam, untuk kebutuhan produk hukum yang baik. Maka pansus III meminta perpanjangan waktu pembahasan,” ujar Rahadian.
Terakhir dari Pansus IV yang membahas Raperda tentang tata niaga ternak, disampaikan juru bicara, H. M. Jalaluddin, menyampaikan bahwa NTB sebagai daerah penghasil ternak sangat membutuhkan kebijakan kepastian hukum dalam usaha peternakan. Karena saat ini dipandang sistem rantai pemasaran ternak belum tidak efektif, dan belum memadai. Begitu pula pengawasan ternak, sering kali keluar tidak dari jalur resmi.
“Karena itu berdasarkan pembahasan oleh pansus dan mempertimbangkan beberapa masukan atas hasil konsultasi dan masih ada beberapa persoalan terkait dengan tata niaga ternak. Maka dengan memperhatikan waktu pembahasan yang terbatas dan singkat, maka untuk lebih menyempurnakan materinya, pansus IV, minta perpanjangan waktu,” pungkasnya. (Iba)