Nota Keuangan dan Raperda APBD-P 2019 Disetujui DPRD NTB

Nota Keuangan dan Raperda APBD-P 2019 Disetujui DPRD NTBReviewed by adminon.This Is Article AboutNota Keuangan dan Raperda APBD-P 2019 Disetujui DPRD NTBMataram (detikNTB.com),- DPRD Provinsi NTB menggelar Rapat Paripurna kedua dengan agenda pandangan umum Fraksi-fraksi atas penjelasan Gubernur NTB terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2019. Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua, H. Abdul Hadi bersama Wakil Ketua, H. Lalu Wirajaya Kusuma serta dihadiri anggota DPRD NTB, Forkopimda NTB dan tamu undangan […]
Foto: Suasana rapat paripurna DPRD NTB pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD-P 2019

Mataram (detikNTB.com),- DPRD Provinsi NTB menggelar Rapat Paripurna kedua dengan agenda pandangan umum Fraksi-fraksi atas penjelasan Gubernur NTB terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2019.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua, H. Abdul Hadi bersama Wakil Ketua, H. Lalu Wirajaya Kusuma serta dihadiri anggota DPRD NTB, Forkopimda NTB dan tamu undangan lainnya.

Dari sepuluh Fraksi yang ada di DPRD NTB, hanya dua fraksi yang membacakan penjelasannya terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2019, yakni Fraksi Golkar dan Fraksi Gerindra. Fraksi lainnya menyampaikan pandangan umumnya melalui dokumen tertulis yang diserahkan kepada pimpinan sidang. Meskipun hampir semua Fraksi ada memberikan catatan-catatan, namun Fraksi-fraksi itu menyatakan setuju untuk dibahas ke tingkat selanjutnya.

Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, H. Lalu Darma Setiawan menyatakan walaupun target Pendapatan Daerah mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, penetapan target yang terlalu tinggi dan tidak dapat dicapai akan berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan sosial, seperti angka kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan. Tetapi di sisi lain menunjukkan kinerja keuangan daerah yang kurang memuaskan dari segi pendapatan

BACA JUGA: DPRD dan Gubernur NTB Sepakati Rancangan APBD-P 2019 Sebesar Rp5,4 T

“Pendapat saat ini juga baru terpusat pada Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Permukaan. Sedangkan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok belum teroptimalkan dengan baik. Intensifikasi pengelolaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan harus menjadi perhatian ke depan,” ungkapnya, Kamis, (25/7/19) di Ruang Rapat DPRD NTB.

Fraksi Golkar menilai, dari sisi pendapatan telah terjadi selisih yang cukup besar antara realisasi dengan target. Menurutnya pencapaian itu masih jauh dari potensi pajak dan retribusi yang ada. Untuk itu diharapkan tahun depan rencana pendapatan dapat dioptimalkan.

“Fraksi Partai Golkar memandang diperlukannya kreatifitas, inovasi, dan ide-ide gagasan baru dari pihak eksekutif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menambah dan menggali objek pajak dan retribusi baru yang belum tersentuh,” tegasnya.

Sementara Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan langsung oleh Ketua Fraksi Gerindra, H. M. Sabirin menyatakan secara umum Fraksi Gerindra mengapresiasi Nota Keuangan dan Raperda APBD P Provinsi NTB tahun anggaran 2019.

Namun Fraksi Gerindra berharap beberapa hal yang sudah ditargetkan dalam RAPBD-P tahun 2019 dapat tercapai meskipun tantangan dan permaslalahan kedepan diprediksi akan masih dinamis.

BACA JUGA: Sejumlah Komisi di DPRD NTB Tanggapi Raperda LPJ APBD 2018

“Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan usaha apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk mencapai kenaikan target di APBD Perubahan tersebut. Mohon penjelasannya,” ucap Sabirin.

Berkenaan dengan belanja daerah, Fraksi Partai Gerindra mengingatkan Agara Pemerintah Provinsi NTB konsisten dengan RPJMD dan memprioritaskan program yang memihak kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Sementara, Fraksi PKS dalam dokumen tertulisnya menyoroti beberapa hal, seperti turunnya alokasi belanja tak terduga lebih dari 50% atau sebesar 5 milyar rupiah. Padahal alokasi anggaran ini adalah dana yang dianggarkan sebagai antisipasi penanggualangan bencana.

“Berada pada jalur ring of fire membuat Wilayah Nusa Tenggara Barat termasuk daerah yang rawan terhadap bencana. Dan yang membuat kekhawatiran masyarakat meningkat adalah kemampuan pemerintah untuk memberikan bantuan saat mereka memerlukan atau bencana itu terjadi. Sementara, alokasi belanja tak terduga pada APBDP 2019 dikurangi lebih dari 50% atau dialokasikan turun sebesar 5 milyar dari anggaran APBD murni sebesar 9 milyar rupiah. Mohon penjelasan,” tulis Fraksi PKS. (Iba)