Lobar Pastikan Produk Hukum Penanganan Covid-19 Tepat dan Sesuai

Lobar Pastikan Produk Hukum Penanganan Covid-19 Tepat dan SesuaiReviewed by adminon.This Is Article AboutLobar Pastikan Produk Hukum Penanganan Covid-19 Tepat dan SesuaiLombok Barat (DetikNTB.Com),- Regulasi dan aturan untuk penanganan Corona Virus (Covid-19) di Kabupaten Lombok Barat diklaim tepat dan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan di lapangan. Pernyataan itu disampaikan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Barat, Ahmad Nuralam, SH.,MH, Kamis (14/5) siang diwawancara di ruang kerjanya. Menurutnya, sejumlah produk hukum yang dikeluarkannya itu dalam rangka membackup […]
Kepala Bagian Hukum Setda Lombok Barat, Ahmad Nuralam, SH.,MH,.

Lombok Barat (DetikNTB.Com),- Regulasi dan aturan untuk penanganan Corona Virus (Covid-19) di Kabupaten Lombok Barat diklaim tepat dan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan di lapangan.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Barat, Ahmad Nuralam, SH.,MH, Kamis (14/5) siang diwawancara di ruang kerjanya.

Menurutnya, sejumlah produk hukum yang dikeluarkannya itu dalam rangka membackup penanganan Covid-19 seperti penetapan kondisi bencana non alam, tanggap darurat, rekayasa lalu lintas serta produk hukum penetapan tenaga medis sebagai garda terdepan dalam menangani pasien positif Corona.

Selain itu katanya, pihaknya sudah menyusun dan menetapkan produk hukum terkait dengan mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap pertama dan itu sudah dilaksanakan.

“Namun jika ada perubahan (pada produk hukum itu) akan diperbaiki di kemudian hari,” jelas mantan aktivis mahasiswa di Yogyakarta ini.

Pemerintah Lombok barat khususnya bagian hukum tambahnya, memastikan pelaksanaan hukum sesuai dengan koridornya agar tidak menimbulkan masalah terhadap petugas yang menjalankan fungsinya di lapangan.

Bersama inspektorat jelasnya, mengkaji persoalan-persoalan yang kemungkinan akan timbul di tengah masyarakat akibat dari pelaksanaan produk hukum terkait dengan penanganan bencana non alam Covid-19 di Lombok Barat.

“Bagian hukum juga sering didatangi beberapa SKPD untuk berkonsultasi mitigasi terhadap persoalan hukum yang kemungkinan timbul terhadap proses penanganan Covid-19 ini,” ungkapnya.

Adapun produk hukum yang sudah diterbitkan dan ditetapkan oleh bagian hukum sebanyak 15 produk hukum di antaranya dua produk Peraturan Bupati (Perbub) dan 13 Keputusan Bupati.

“Semua produk hukum itu sudah diminta dan diserahkan kepada Karo Hukum Setda Provinsi NTB per 5 Mei 2020 kemarin,” pungkasnya. (Iba)