Konsultasi tentang budidaya lobster, DPRD Sumbawa Kunker ke DKP NTB

Konsultasi tentang budidaya lobster, DPRD Sumbawa Kunker ke DKP NTBReviewed by adminon.This Is Article AboutKonsultasi tentang budidaya lobster, DPRD Sumbawa Kunker ke DKP NTBMataram (Detikntbcom),- Jumat, (16/10/2020) Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa yang dipimpin oleh Berlian Rayes, S.Ag selaku ketua tim yang didampingi oleh 7 (tujuh) orang anggota, diterima oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Yusron Hadi, yang di dampingi oleh Karim Marasabessy, S.Pi, MM selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Ir. Beny Iskandar […]
Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa yang dipimpin oleh Berlian Rayes, S.Ag selaku ketua tim yang didampingi oleh 7 (tujuh) orang anggota, diterima oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Yusron Hadi

Mataram (Detikntbcom),- Jumat, (16/10/2020) Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa yang dipimpin oleh Berlian Rayes, S.Ag selaku ketua tim yang didampingi oleh 7 (tujuh) orang anggota, diterima oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Yusron Hadi, yang di dampingi oleh Karim Marasabessy, S.Pi, MM selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Ir. Beny Iskandar selaku Kepala Bidang P2SDP3K dan Kasi Kapal, Penangkap ikan dan Kenelayaan Perikanan Tangkap yang bertempat di ruang rapat Mutiara.

Kunjugan Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa dalam rangka konsultasi dan koordinasi tentang budidaya lobster dan dukungan Program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB terhadap Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Kepala Dinas menyampaikan bahwa kaitannya dengan budidaya lobster, yaitu sejak berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 12 tahun 2020, merupakan peluang bagi nelayan dan pembudidaya untuk melakukan penangkapan dan pengambilan baby lobster, akan tetapi terlebih dahulu harus dilakukan kegiatan usaha budidaya dengan menggunakan teknologi Keramba Jaring Apung (KJA) dan kalkulasinya 80 % untuk dipelihara/budidaya pembesaran dan 20 % untuk dipasarkan.

Potensi lobster di perairan Labangka harus dikoordinasikan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, dan untuk tahap awal budidaya lobster atas dukungan Pemerintah Pusat/Ditjen Perikanan Budidaya KKP telah menetapkan lokasinya yaitu di pulau Bungin dan pulau Kaung.

Selain budidaya lobster juga akan dikembangkan Industri Perikanan di Teluk Santong, dan sekarang sedang dilakukan kajian oleh investor yang tertarik untuk bekerja sama dengan Bali Seafood International (BSI), dan juga kedepan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB akan mendukung Program Labangka Food Estate.

Kepala Bidang Perikanan Budidaya menyampaikan bahwa perhatian Kementerian Kelautan dan Perikanan RI terhadap Kabupaten Sumbawa, telah dimulai sejak adanya Program Kawasan Minapolitan yang menjadikan Sumbawa sebagai percontohan Program Kawasan Minapolitan Rumput Laut di Indonesia.

Kaitannya dengan program budidaya lobster di Kabupaten Sumbawa, dan dalam waktu dekat direncanakan adanya kunjungan tim dari Ditjen Perikanan Budidaya KKP dalam rangka melakukan indentifikasi untuk calon kelompok penerima bantuan KJA yang terdapat di pulau Bungin dan pulau Kaung. Selain itu juga akan diberikan bantuan paket program budidaya udang vanamai, KJA kerapu dan program bioflok lele, pada saat ini dalam tahap identifikasi oleh tim dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.

Kepala Bidang P2SDP3K menyampaikan bahwa kualitas dan kuantitas garam yang diproduksi oleh para petambak garam di Provinsi NTB masih perlu dilakukan perbaikan dengan program integrasi lahan dan penambahan waktu proses kristaliasi garam yang sesuai ketentuan menurut aspek teknis produksinya, sehingga akan mendapatkan garam yang berkualitas, untuk garam industri yang memiliki NaCL minimal 95-97%, dan Kabupaten Sumbawa memiliki potensi lahan tambak garam seluas 3.550 Ha, dan baru dimanfaatkan seluas 101,93 Ha (2,87%) dan diharapkan kita bersama-sama untuk mendukung Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang terdapat di Kabupaten Sumbawa. (Iba)