Komisi V DPRD Minta Gubernur Tegas Batasi WNA Masuk NTB

Komisi V DPRD Minta Gubernur Tegas Batasi WNA Masuk NTBReviewed by adminon.This Is Article AboutKomisi V DPRD Minta Gubernur Tegas Batasi WNA Masuk NTBMataram (DetikNTB.Com),- DPRD NTB meminta Gubernur Zulkieflimansyah menerbitkan aturan tegas menyusul masih masuknya sejumlah warga negara asing (WNA) di berbagai pintu masuk kedatangan NTB. Aturan berupa surat edaran (SE) itu diperlukan menyusul pemerintah telah menetapkan larangan berkunjung atau transit bagi warga negara asing (WNA) ke Indonesia untuk mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19 yang berlaku […]
Anggota Komisi V DPRD NTB, Bukhori Muslim (Ist)

Mataram (DetikNTB.Com),- DPRD NTB meminta Gubernur Zulkieflimansyah menerbitkan aturan tegas menyusul masih masuknya sejumlah warga negara asing (WNA) di berbagai pintu masuk kedatangan NTB. Aturan berupa surat edaran (SE) itu diperlukan menyusul pemerintah telah menetapkan larangan berkunjung atau transit bagi warga negara asing (WNA) ke Indonesia untuk mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19 yang berlaku sejak 2 April 2020 pukul 00.00 WIB lalu.

Anggota Komisi V DPRD NTB H. Bukhori Muslim mengaku memperoleh informasi terkait masih bebasnya WNA datang ke NTB justru melalui daerah lainnya. Padahal, praktik perpindahan WNA masuk meski dari daerah lain tetap tidak diperkenankan.

“Pokoknya kalau sudah ada aturan dari pusat, maka pak Gubernur wajib mematuhi hal itu. Minimal melalui aturan turunan berupa SE. Karena masyarakat jika sudah mendengar ada WNA masuk, perasaan mereka sudah down. Ini bahaya jika tidak cepat direspon melalui satu regulasi di daerah,” ujar Bukhori menjawab wartawan, Rabu (7/4).

Menurut politisi NasDem itu, Pemprov NTB perlu peka melihat situasi kebatinan masyarakat pada Pendemi virus Corona atau Covid-19 saat ini lantaran masyarakat sudah mulai mematuhi instruksi pemerintah untuk berdiam diri di rumah.

Namun, aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Lombok (BIL) justru masih tetap normal berjalan.

“Kita khawatir, kesabaran rakyat ada titik puncaknya. Makanya, jangan sampai nunggu sebelum panas rakyat memuncak baru ada kebijakan. Sekarang inilah, situasi yang tepat untuk menerbitkan aturan berupa SE yang melarang WNA masuk ke NTB,” tegas Bukhori. “Saya mengajak kawan-kawan DPRD untuk sama-sama mendorong Pak Gubernur membuat edaran pelarangan WNA masuk ke NTB,” sambungnya.

Diketahui, pemerintah menetapkan larangan berkunjung atau transit bagi warga negara asing (WNA) ke Indonesia untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19.

“Aturan ini berlaku mulai 2 April 2020 pukul 00.00 WIB,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah kepada wartawan melalui konferensi video, Rabu (1/4) lalu.

Peraturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

Larangan itu berlaku untuk seluruh WNA dengan enam pengecualian, yakni orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, orang asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas, orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas.

Selanjutnya, tenaga bantuan dan dukungan medis pangan yang didasari oleh alasan kemanusiaan, awak alat angkut baik laut, udara, maupun darat, serta orang asing yang akan bekerja pada proyek-proyek strategis nasional.

Namun, orang asing yang dikecualikan tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum diizinkan masuk ke wilayah Indonesia.

Persyaratan yang dimaksud yaitu adanya surat keterangan sehat dalam bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan masing-masing negara, telah berada 14 hari di wilayah atau negara yang bebas COVID-19, serta pernyataan bersedia dikarantina selama 14 hari yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah memberlakukan larangan masuk atau transit bagi pendatang yang dalam 14 hari terakhir berkunjung ke Iran, Italia, Vatikan, Spanyol, Prancis, Jerman, Swiss, dan Inggris.

Selain kebijakan itu, kebijakan khusus yang menyangkut beberapa negara seperti China dan Korea Selatan, terutama Kota Daegu dan Provinsi Gyeongsangbuk-do, masih diberlakukan. (Iba)