Ini Penjelasan Pengusul Atas Pertanyaan Fraksi PKS NTB Terhadap Raperda Prakarsa Dewan

Ini Penjelasan Pengusul Atas Pertanyaan Fraksi PKS NTB Terhadap Raperda Prakarsa DewanReviewed by adminon.This Is Article AboutIni Penjelasan Pengusul Atas Pertanyaan Fraksi PKS NTB Terhadap Raperda Prakarsa DewanMataram,- Terhadap pernyataan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) NTB yang memandang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Keselamatan Fasilitas Transportasi dari segi kewenangan. Menurut Juru Bicara Pengusul, H. Burhanuddin, tidak sinkron dengan urusan bidang perhubungan sebagaiman diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengusul menyampaikan bahwa pandangan itu tidak tepat. “Sebab perda ini […]
Suasana Rapat Paripurna DPRD

Mataram,- Terhadap pernyataan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) NTB yang memandang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Keselamatan Fasilitas Transportasi dari segi kewenangan. Menurut Juru Bicara Pengusul, H. Burhanuddin, tidak sinkron dengan urusan bidang perhubungan sebagaiman diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengusul menyampaikan bahwa pandangan itu tidak tepat.

“Sebab perda ini justru untuk kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi dalam bidang perhubungan yaitu jalan Provinsi meliputi penyediaan fasilitas jalan provinsi, audit dan inspeksi lalu lintas dan angkutan jalan di jalan Provinsi serta kendaraan angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah Provinsi,” terang Burhan memberikan jawaban atas pertanyaan Fraksi PKS dalama rapat paripurna siding I tahun 2019 yang dipimpin oleh H. Abdul hadi, SE,.MM didampingi Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rpaeda, jumat (04/010 siang.

Berita terkait: Penjelasan Pengusul Atas Pemandangan Umum Fraksi Dewan NTB Terhadap Raperda

“Dan angkutan perkotaan yang meliputi suatu daerah antar Kabupaten dalam Provinsi yang keseluruhan kewenangannya merupakan amanah Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lampiran huruf u sub bidang angkutan lalu lintas dan jalan,” tambahnya.

Lebih jauh diungkapkan Burhanuddin, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan Provinsi dilakukan dengan cara pemenuhan pembangunan jalan Provinsi dan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan provinsi.

“Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Provinsi, melaksanakan pemantauan dan penelitian kondisi jalan provinsi dan audit jalan provinsi,” Cetusnya.

Untuk diketahui, rapat paripurna tersebut menyetujui empat buah Raperda usul prakarsa DPRD NTB yakni Perda tentang Fasilitas Keselamatan Transportasi, Perda tentang Izin Usaha Perikanan dan Kelautan, Perda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas dan Perda tentang Kepemudaan. (Iba)