Gubernur Zul Akui Proses Pencairan Bantuan Gempa Lombok Sulit

Gubernur Zul Akui Proses Pencairan Bantuan Gempa Lombok SulitReviewed by adminon.This Is Article AboutGubernur Zul Akui Proses Pencairan Bantuan Gempa Lombok SulitMataram,- Pasca gempabumi melanda Lombok dan Sumbawa beberapa bulan yang lalu masih banyak membutuhkan bantuan dari berbagai pihak untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa termasuk di antaranya adalah bantuan yang penah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo sesaat setelah gempa. Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah dalam sambutannya pada rapat paripurna di Hari Ulang Tahun (HUT) NTB yang […]
Foto: Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah

Mataram,- Pasca gempabumi melanda Lombok dan Sumbawa beberapa bulan yang lalu masih banyak membutuhkan bantuan dari berbagai pihak untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa termasuk di antaranya adalah bantuan yang penah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo sesaat setelah gempa.

Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah dalam sambutannya pada rapat paripurna di Hari Ulang Tahun (HUT) NTB yang ke-60, Kamis (13/12) mengakui bahwa proses pencairan bantuan dana korban gempa di Lombok dan Sumbawa masih kesulitan, di antaranya adalah bantuan korban gempa yang dijanjikan pemerintah masing-masing Rp50 juta per satu Kepala keluarga yang rumahnya rusak berat serta rusak ringan dan sedang masing-masing mendapatkan Rp25 dan Rp15 juta rupiah.

“Kalau uang itu langsung dikasih ke masyarakat untuk membangun rumah yang terkena bencana, biasanya masyarakat kita karena kebutuhannya banyak mimpinya besar, jangan sampai uangnya habis rumahnya tidak ada, oleh karena itu perlu dijaga kehati-hatiannya jangan sampai enak menerima uang di muka kemudian berujung  proses hukum di kemudian hari,” jelasnya.

Akhirnya tambahnya, untuk menghindari hal demikian tidak bisa dicairkan ke orang per-orang namun dibentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam rangka menghindari proses hukum di kemudian hari serta untuk mengawasi satu sama lain.

“Ternyata kalau uang itu sudah masuk ke rekening coba ditarik kembali ke kelompok masyarakat memang butuh waktu yang tidak gampang. Butuh usaha untuk meyakinkan bahwa kelompok masyarakat akan saling mengawasi membantu secara berkelanjutan,” ucapnya.

“Masalahnya kemudian, Kelompok Masyarakatnya sudah terbentuk karena proaktif para kepala daerah, tapi ternyata ada kelompok masyarakat yang harus dirubah kembali karena tidak semua kelompok masyarakat yang sudah terbentuk itu karena sudah tertransfer ke rekeningnya masing-masing. Ada yang sudah ditransfer ada yang belum sehinggga harus dikocok ulang kembali dan ini butuh waktu,” tambahnya.

Selanjutnya adalah pembangunan rumah korban gempa yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Dalam hal ini Bang Zul sapaan akrabnya, mengakui  pembangunan rumah korban gempa tersebut tidak secepat yang dibayangkan. (Iba)