Dua Raperda disetujui, RTRW perlu penyempurnaan dan diperpanjang

Dua Raperda disetujui, RTRW perlu penyempurnaan dan diperpanjangReviewed by adminon.This Is Article AboutDua Raperda disetujui, RTRW perlu penyempurnaan dan diperpanjangMataram (Detikntbcom),- Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kembali diperpanjang mengingat masa berlaku Perda RTRW untuk dua puluh tahun ke depan, maka kajiannya membutuhkan kehati-hatian. Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah mengatakan, sebagai Raperda inisiatif eksekutif, pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan dan […]
Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalillah menerima hasil pembahasan Pansus dari Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda didampingi Wakil Ketua Muzihir

Mataram (Detikntbcom),- Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kembali diperpanjang mengingat masa berlaku Perda RTRW untuk dua puluh tahun ke depan, maka kajiannya membutuhkan kehati-hatian.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah mengatakan, sebagai Raperda inisiatif eksekutif, pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan dan pendampingan selama masa pembahasan hingga final dan disetujui dewan.

“Dengan bertambahnya Raperda yang telah disetujui dan yang masih dalam proses pembahasan akan menambah jumlah produk hukum sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan untuk memberikan perlindungan, pelayanan dan pemberdayaan terbaik kepada masyarakat,” ucap Wagub dalam sambutan sidang paripurna, Senin (02/11) di Jalan Udayana Kota Mataram.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda didampingi Wakil Ketua Mori Hanafi dan Muzihir itu Wagub berharap, seluruh regulasi yang dihasilkan dalam sidang dewan benar-benar bisa berfungsi efektif mengatur jalan pembangunan ke arah kemajuan menuju NTB Gemilang.

Panitia Khusus (Pansus) empat yang membahas Raperda RTRW dalam pandangannya menjelaskan bahwa peraturan daerah tentang tata ruang wilayah yang akan berlaku sampai dengan 2040 saat ini masih berproses.

Sembari menunggu proses persetujuan substansi perda dari kementerian agraria, pansus dalam dua kali masa sidang terus melakukan pembahasan lintas sektor dengan pihak terkait termasuk dengan elemen masyarakat, pemerintah kabupaten/ kota dan para ahli yang terkait dengan tata ruang wilayah. Termasuk kunjungan lapangan di beberapa wilayah yang akan diatur dalam Perda RTRW seperti KEK Mandalika di Lombok Tengah, Teluk Ekas di Lombok Timur dan pengembangan kawasan di pulau Sumbawa dan Sumbawa Barat.

Pansus menekankan kehati-hatian agar selaras dan terintegrasi dengan dokumen rencana pembangunan yang dimiliki oleh Bappeda kabupaten/kota sehingga tidak terjadi tumpang tindih aspek kewenangan.

Dalam paripurna tersebut disetujui hanya dua Raperda, yakni tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman yang harus segera dibuatkan peraturan gubernur untuk mengatur hal teknis jika nanti telah diundangkan agar dapat segera diterapkan mengingat perumahan adalah kebutuhan dasar masyarakat.

“Begitu pula dengan pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang harus bersinergi dengan kebutuhan kabupaten/kota,” ujar Juru Bicara (Jubir) Pansus II, Raihan Anwar.

Adapun Raperda tentang penyelenggaraan kearsipan juga disetujui oleh DPRD setelah ditunda satu kali masa sidang dengan perbaikan terkait penyelenggara yang dalam hal ini dilakukan oleh lembaga penyelenggara kearsipan daerah sehingga dapat mengelola dan membina kearsipan bagi pencipta arsip seperti OPD dan lainnya sesuai UU tentang Kearsipan meski dalam rancangan perda tidak secara eksplisit mengatur arsip ormas maupun lembaga lain diluar pemerintah.

“Sebagai regulasi yang menjamin keamanan, keselamatan arsip maka otentisitas dan terpercaya dalam pengelolaan dapat menunjang pembangunan. Arsip hilang, aset melayang,” tegas Ketua pansus III, Abdul Rauf, ST,.MM.

Selain itu, pihaknya juga menyarankan perlu adanya ketentuan pidana dalam Perda Kearsipan untuk penyalahgunaan arsip. (Iba)