DPRD NTB Setujui 5 Raperda, Pansus Beri Sejumlah Catatan Penting Pemprov NTB

DPRD NTB Setujui 5 Raperda, Pansus Beri Sejumlah Catatan Penting Pemprov NTB
Foto: Ketua Pansus VI – L. Satriawandi, S.T., saat penyampaian laporannya atas pembahasannya terhadap Raperda tersebut pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB Selasa (11/6)

Mataram (DetikNTB.com),- Panitia Khusus (Pansus) VI DPRD Provinsi NTB akhirnya menyetujui Raperda tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak.

Setelah melakukan kajian yang intens dengan pembahasan yang cukup dinamis, bahkan memerlukan tambahan waktu dalam pembahasannya, Pansus VI dengan beberapa poin catatan penting bagi pihak eksekutif sebagai pemrakarsa Raperda tersebut akhirnya menyetujui Rancangan Perda tersebut untuk ditetapkan sebagai Perda Provinsi NTB.

Ketua Pansus VI L. Satriawandi, S.T., saat penyampaian laporannya atas pembahasannya terhadap Raperda tersebut pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Selasa (11/6) menyebutkan, bahwa alotnya pembahasan dikarenakan semua pihak menginginkan yang terbaik bagi NTB.

Pansus VI ingin memastikan bahwa pemerintah memang telah melakukan kalkulasi yang tepat agar kedepannya Perda ini tidak mengalami hambatan dalam penerapannya dan terpenting juga tidak mengganggu program-program prioritas pembangunan lainnya.

“Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengalokasikan penganggaran dan pelaksanaannya, Pansus VI DPRD Provinsi NTB memberikan persetujuan untuk mengalokasikan anggaran dukungan Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak Tahun 2020-2022 sebesar 750 milyar,” tegasnya di depan Gubernur dan seluruh undangan Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H.

Persetujuan ini diberikan Pansus VI tentunya dengan beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti Pemprov yaitu (1) Pansus VI meminta agar Pemprov melakukan upaya-upaya evaluasi perbaikan dalam Program Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak ini sehingga hasil yang akan dinikmati oleh masyarakat menjadi lebih baik.

(2) Pemprov perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan mendalam terhadap seluruh stakeholders yang terlibat dalam program ini sehingga tidak menimbulkan adanya kesan dan kecenderungan serta tudingan negatif terhadap program tersebut.

(3) Pasus VI juga meminta agar lokasi pekerjaan yang menjadi lampiran Perda ini dibahas bersama Komisi IV DPRD Provinsi NTB, (4) Pansus VI meminta data lokasi kegiatan tahun jamak 2010-2016 disertai nama rekanan, dokumen kontrak masing-masing ruas jalan dapat diserahkan kepada DPRD NTB cq. Komisi IV.

“Dan (5) Pansus VI meminta agar dalam pemeliharaan infrastruktur jalan dapat menugaskan dan memberdayakan secara maksimal UPT. Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi yang ada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, disertai dukungan peralatan yang memadai,” terangnya.

Sesuai dengan Keputusan DPRD Provinsi NTB yang disahkan dalam Rapat Paripurna tersebut, 5 dari 6 buah Raperda yang diusulkan Gubernur, disetujui Dewan untuk ditetapkan menjadi Perda. (Iba)