Detik NTB

Berita Nusa Tenggara Barat

Breaking News Pembangunan dan Ekonomi

Bupati Bima Jelaskan Kebijakan KUA dan PPAS 2019

Bima,- Dalam acara Rapat Paripurna ke-9 DPRD Kabupaten Bima Masa Sidang ke-2 Tahun 2018 dengan agenda Penyampaian Penjelasan Terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta  Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019 yang dilaksanakan pada Selasa, (24/07).

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri menyatakan bahwa penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019 berpedoman pada nomenklatur baru yang berdasarkan urusan pemerintahan, sehingga satu SKPD dapat menjalankan lebih dari satu urusan.

Lebih lanjut, Umi Dinda menyampaikan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah secara komprehensif.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2019 memuat target pencapaian yang terukur program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan Pemerintahan Daerah yang disertai dengan proyeksi Pendapatan Daerah menjadi petunjuk dan pedoman umum yang disepakati sebagai Pedoman Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019 dan akhirnya menjadi Pedoman dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019.

Penyusunan KUA – PPAS Tahun 2019 merupakan tahun Ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021. untuk itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019 akan memfokuskan pada 5 (Lima) Prioritas Pembangunan.

Bupati Bima juga menjelaskan bahwa Kebijakan Umum Anggaran  pada Tahun 2019 di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, akan terus diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang telah ada maupun menggali sumber-sumber baru.

“Pada sisi Belanja, kebijakan  pengelolaan Belanja Daerah diarahkan untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat melalui pengalokasian anggaran untuk urusan wajib secara memadai. hal tersebut dihajatkan untuk merealisasikan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016-2021” jelas Dinda.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan, akan terus mempertahankan alokasi anggaran penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah yang telah dipisahkan dan pengelolaannya agar dapat memberi kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Disamping itu, dana bergulir juga tetap diberikan ruang anggaran untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

(IBA)

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *