APARAT desak Gubernur NTB nyatakan sikap tolak UU omnibus law

APARAT desak Gubernur NTB nyatakan sikap tolak UU omnibus lawReviewed by adminon.This Is Article AboutAPARAT desak Gubernur NTB nyatakan sikap tolak UU omnibus lawMataram (Detikntbcom),- Ratusan masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Aspirasi Rakyat Nusa Tenggara Barat (APARAT NTB) kembali mengeruduk kantor Gubernur NTB menuntut gubernur NTB H. Zulkieflymansyah untuk segera Menyatakan sikap dengan tegas penolakan Omnibus Law, Selasa, 3 November 2020. APARAT NTB yang merupakan aliansi dari HMI MPO, LMND, GMNI, SMI, BEM Nusa Tenggara, menuntut […]
Aliansi Pejuang Aspirasi Rakyat (APARAT NTB) gelar Aksi tolak Omnibus Law di depan kantor Gubernur

Mataram (Detikntbcom),- Ratusan masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Aspirasi Rakyat Nusa Tenggara Barat (APARAT NTB) kembali mengeruduk kantor Gubernur NTB menuntut gubernur NTB H. Zulkieflymansyah untuk segera Menyatakan sikap dengan tegas penolakan Omnibus Law, Selasa, 3 November 2020.

APARAT NTB yang merupakan aliansi dari HMI MPO, LMND, GMNI, SMI, BEM Nusa Tenggara, menuntut agar pihak eksekutif di daerah Nusa Tenggara barat yaitu Gubernur NTB sebagai pucuk pimpinan tertinggi agar tegas menyatakan sikap cabut Uu Omnibus Law.

Hal ini disampaikan oleh Korlap aksi Irfan dalam orasinya, bahwa Omnibus Law mempunyai dampak yang sangat berbahaya bagi pertumbuhan dan keamanan dalam menjaga Sumber Daya Alam dan Manusia.

“Kami dari APARAT NTB hari ini menuntut kepada gubernur NTB agar segera mencabut Omnibus Law, sebab Omnibus Law adalah Produk Hukum Investor yang ditipkan untuk melegitimasi Investor-investor Asing dalam menguasai Sumber Daya Alam kita,” tutur Korlap.

Sementara itu dengan nada yang sama menolak Omnibis Law, Kordinator Aksi, Muhammad Arif menegaskan kepada Gubernur NTB untuk tidak mengambil sikap acuh dalam persoalan Omnibus Law.

“Kami meminta Gubernur NTB agar mengambil kebijakan dengan tegas atas persoalan Uu Omnibus Law, bukan sosialisasi latar belakang Omnibus Law di setiap Instansi,” tegas Arif.

Arif mengatakan, di dalam Omnibus Law dalam pembuatan peraturan perundang-undangan mengalami kecacatan secara prosedural, karena tanpa melihat landasan Yuridis, filosofis dan sosiologis.

“Uu Omnibus Law ini kalau kita kaji secara filosofis dan sosiologis, pemerintah mestinya tidak ngotot untuk memberlakukan, sebab UU Omnibus Law, tidak diterima dan terjadi penolakan. Oleh karena itu harus kembali kepada UU yang lama,” tutur Arif.

Lebih lanjut, Kordum Aksi ini menyatakan dengan tegas dalam orasinya, bahwa jika Uu ini sampai tidak ada tindak lanjut dari Pemrintah Daerah, maka sampai pada akhir pemerintahan Jokowi kami akan tetap turun untuk menolak.

“Kami mengecam dengan tegas, kepada pereintah gubernur NTB untuk menyatakan sikap dengan tegas untuk segara menyatakan sikap menolak omnibus law, dan apabila tanggal 5 November yang akan datang, Gubernur NTB tidak menyatakan sikap, maka gubernur telah melegitimasi dirinya dukung omnibus Law,” tutup Arif.

Dalam aksi tersebut tersebut tidak ada tanggapan dari pihak Pemprov NTB. Hanya saja pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Massa mengancam akan kembali melakukan aksi pada, 5 November 2020 mendatang dengan massa yang lebih banyak.

Namun, sebelumnya pada saat demo pada awal Oktober lalu, Gubernur mengatakan dirinya meyakini tuntutan mahasiswa tersebut murni dan aksi yang digelar mahasiswa juga murni tanpa di tunggangi pihak manapun.

“Mungkin banyak yang terkejut, kenapa tuntutan para mahasiswa tersebut langsung saya iyakan tanpa berpikir panjang, Bahkan saya harus tandatangan dan ada juga tuntutan untuk menulis surat ke pusat,” jelas Gubenur.

“Kalau yang lain lain masih mikir saya, tapi kalau sama teman teman mahasiswa nggak perlu mikir panjang karena saya yakin gerakan mahasiswa kita ini jujur dan tidak di tunggangi siapa siapa. Jadi saya nggak masalah langsung setuju dengan permintaan para mahasiswa dengan penuh keikhlasan dan tanpa keraguan,” ungkap gubernur melalui laman sosial media pribadi nya. (Eko)